Tag: Garuda

  • Fungsionalisasi Hukum dan Prosedur Pidana dalam

    Menanggulangi Kecurangan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

    Musa Darwin Pane ; Diah Pudjiastuti

    DOI: 10.22304/pjih.v8n3.a2

    Abstrak:
    Kecurangan merupakan kejahatan sistematis yang memiliki dampak sangat luas. Kecurangan dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk di rumah sakit. Kecurangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan. Korupsi yang terjadi di rumah sakit berpotensi menyebabkan pelayanan kesehatan yang tidak efektif bagi masyarakat. Fenomena kecurangan pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan indikasi bahwa hukum belum berfungsi sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsionalisasi hukum dan pemidanaan terhadap perbuatan kecurangan sebagai bentuk tindak pidana korupsi di rumah sakit yang berlandaskan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berpandangan bahwa penegakan tindak pidana korupsi memerlukan adanya fungsionalisasi hukum. Fungsionalisasi hukum harus dimaknai sebagai penempatan segala sesuatu pada posisinya secara tepat. Hal tersebut merupakan sinergi dari sistem hukum yang meliputi kebijakan formulatif, yudikatif, dan eksekutif. Prosedur pidana dapat menerapkan sistem pemidanaan terhadap pelaku kecurangan di rumah sakit, termasuk penerapan pidana alternatif yang diperluas. © 2021, Universitas Padjadjaran. Hak cipta dilindungi.

    Kata Kunci Penulis:
    kecurangan; fungsionalisasi hukum; sistem pemidanaan

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85137481599?

  • Implementasi Simulasi Perangkat Lunak pada Siswa SMK Mata Pelajaran Pemrograman dan Mikrokontroler Arduino

    Penulis: Agus Heri Setya Budi; Juanda E.A. Fauzi D.L.N.; Henny H.; Masek A.

    DOI: 10.30880/jtet.2021.13.03.010

    Abstrak

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belajar siswa yang mengikuti kelas simulasi perangkat lunak pada mata pelajaran Pemrograman dan Mikrokontroler Arduino. Penelitian ini menggunakan desain kuasi-eksperimental dengan pretest dan posttest. Subjek penelitian melibatkan 74 siswa SMK (37 di kelompok kontrol dan 37 di kelompok eksperimen) yang telah menjalani perlakuan selama delapan minggu, menggunakan perangkat lunak simulasi konvensional dan Proteus. Kinerja siswa diukur menggunakan tes prestasi; yang meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, yang didasarkan pada Taksonomi Bloom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan siswa dalam kelompok kontrol pada aspek kognitif (81,4 vs 76,24), aspek afektif (81,83 vs 76,34), dan aspek psikomotor (79,04 vs 70,37). Analisis lebih lanjut menggunakan uji t independen menunjukkan bahwa kinerja kelompok eksperimen berbeda secara signifikan dari kinerja kelompok kontrol pada semua aspek [t(72) = 3,068, p = 0,004]. Kesimpulannya, simulasi  perangkat lunak menggunakan Proteus memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam belajar. Implikasinya adalah, pengajaran mata pelajaran yang sulit yang melibatkan pemrograman mikrokontroler harus menggunakan simulasi perangkat lunak, sehingga siswa menjadi lebih antusias, memiliki banyak pilihan dalam bereksperimen, dan mampu mengembangkan kreativitas. Studi selanjutnya disarankan untuk fokus pada pengaruh perangkat lunak simulasi dalam mengembangkan keterampilan kreativitas tertentu. © Kantor Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

    Kata kunci penulis

    Mikrokontroler; Pemrograman; Proteus; Perangkat lunak simulasi; Ranah pembelajaran siswa; Sekolah Menengah Kejuruan

    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85116962680

  • Keberadaan Praperadilan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

    Keberadaan Praperadilan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

    Sahat Maruli Tua Situmeang

    DOI: 10.14710/lr.v17i2.41746

    Abstrak:
    Praperadilan merupakan suatu proses yang mendahului persidangan di pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum memasuki tahap persidangan. Namun demikian, dalam praktik penerapannya, lembaga praperadilan baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum sepenuhnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan masih memiliki berbagai kelemahan atau kekurangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan lembaga praperadilan dalam perspektif negara hukum Pancasila. Di sisi lain, lembaga praperadilan sebagai institusi yang mengawasi perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa diatur dalam Bab X Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Penetapan tersangka harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagai asas umum dalam hukum acara pidana yang wajib ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, tentu diperlukan adanya pengawasan baik secara vertikal maupun horizontal guna meminimalisasi terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk suatu lembaga ad hoc sebagai pengganti lembaga praperadilan, di mana hakim yang terdiri atas hakim karier, praktisi hukum, dan akademisi dapat bertindak baik ada maupun tidak adanya permohonan yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya maupun kuasanya, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat objektif. Dengan demikian, menjadi penting untuk melakukan reformulasi terhadap KUHAP terkait dengan penetapan tersangka. © The Authors.

    Kata Kunci Penulis:
    Negara Hukum Pancasila; Keberadaan; Lembaga Praperadilan

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85153849675?

  • Potensi Ancaman Pidana Melakukan Kerumunan 

    di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia

    Penulis: Musa Darwin Pane
    DOI: 10.23969/litigasi.v22i2.4119

    Abstrak
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ancaman pidana bagi kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut hukum positif di Indonesia serta mengetahui ancaman pidana (penjara atau denda) terhadap mereka yang berkerumun di tengah pandemi COVID-19 menurut sistem hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif terdapat sanksi pidana administratif yang diancamkan kepada pelaku yang berkerumun di masa pandemi COVID-19, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216, dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, ancaman pidana bagi mereka yang mengakibatkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dapat dikenakan sanksi pidana jika pelaku melakukan perlawanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya lembaga atau institusi yang berfungsi untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan melalui pendekatan secara masif dan pengawasan berlapis. © 2021, JURNAL LITIGASI.

    Kata Kunci Penulis
    COVID-19; Pidana; Kerumunan

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/105028799156?

  • Kerangka Kerja untuk Mengembangkan Model Kota Cerdas di Kota-Kota Indonesia (Berdasarkan Kerangka Kerja Kota Cerdas Garuda)

    Penulis: Bobi Kurniawan ; Suhono Supangkat ; Ford Lumban Gaol ; Benny Ranti
    DOI: 10.1109/ICISS55894.2022.9915073

    Abstrak
    Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), diperkirakan sebanyak 82,37% populasi Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2045. Melihat data tersebut, dapat dibayangkan dampak pertumbuhan penduduk terhadap kualitas layanan, dampak lingkungan, tata kelola perkotaan, dan pemanfaatan teknologi terpadu. Oleh karena itu, penyiapan sebuah kota cerdas yang mampu mengintegrasikan seluruh dampak pertumbuhan penduduk yang akan dihadapi pada 2045 menjadi sangat penting. Dari 25 kota yang menerapkan konsep kota cerdas, mereka masih mengalami kendala seperti konsep kota cerdas yang sulit dipahami, cara mengidentifikasi solusi dari kota cerdas, serta belum adanya pengetahuan tentang manfaat penggunaan kota cerdas bagi daerah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pemahaman mengenai faktor kunci keberhasilan dan model untuk membangun konsep kota cerdas. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diberikan gambaran mengenai faktor kunci keberhasilan dan model kota cerdas bagi kota-kota di Indonesia. © 2022 IEEE.

    Kata Kunci Penulis
    Faktor Kunci Keberhasilan; Model Kota Cerdas; Kota Cerdas

    Kata Kunci Terindeks
    Istilah Terkendali Teknik
    Dampak lingkungan; Teknologi lingkungan; Statistik penduduk; Pertumbuhan perkotaan
    Istilah Tidak Terkendali Teknik
    Model kota; Indonesia; Teknologi terpadu; Faktor kunci keberhasilan; Model kota cerdas; Pertumbuhan penduduk; Kualitas layanan; Model keberhasilan
    Judul Utama Teknik
    Kota Cerdas

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85141347892

  • Integrasi Poin Kompetensi Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Mata Pelajaran Sistem Telekomunikasi di Sekolah Menengah Kejuruan

    Integrasi Poin Kompetensi Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Mata Pelajaran Sistem Telekomunikasi di Sekolah Menengah Kejuruan

    Penulis: Agus Heri Setya Budi, Juanda E.A, Indrawan D, Henny H, Masek A

    DOI: 10.30880/jtet.2024.16.03.016

    Abstrak

    Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PJK) memainkan peran penting sebagai pendekatan instrumental yang harus dipromosikan secara luas untuk memastikan masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif keberhasilan implementasi PJK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spesialisasi Mata Pelajaran Sistem Telekomunikasi. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi penelitian yang menggabungkan analisis dokumen dan wawancara digunakan. Melalui analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur dengan tiga ahli materi pelajaran di antara personel sekolah, data yang relevan dikumpulkan. Data tersebut mencakup pemeriksaan silabus dan rencana pembelajaran, yang kemudian diteliti secara cermat menggunakan perangkat lunak Maxqda yang andal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem penilaian dan kriteria kualifikasi yang ada untuk siswa SMK selaras secara signifikan dengan kompetensi inti Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PJK). Namun, perlu dicatat bahwa silabus dan Rencana Pembelajaran (RPP) itu sendiri kurang mengintegrasikan prinsip-prinsip PJK secara eksplisit. Implementasi PJK yang efektif sangat bergantung pada upaya proaktif para guru. Selain itu, sangat penting bahwa kurikulum dan RPP direvisi secara cermat untuk mengintegrasikan kompetensi PJK utama. Pendekatan ini akan membantu menumbuhkan generasi yang lebih berkelanjutan, sadar lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. © 2024, Penerbit UTHM. Semua hak dilindungi undang-undang.

    Kata kunci: kompetensi; Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan; telekomunikasi; TVET; SMA kejuruan

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85213799038

  • Analisis Semiotik Mantra Budaya Sunda: 

    Analisis Semiotik Mantra Budaya Sunda: 

    Menjelajahi Tingkat Wacana dan Konotasi Budayanya

    Penulis: Tatan Tawami; Lia Maulia Indrayani; Cece Sobarna; Susi Yuliawati
    DOI: 10.36923/jicc.v24i2.515

    Abstrak
    Penelitian ini menyajikan analisis semiotik dengan fokus pada tingkat wacana. Penelitian ini menginvestigasi komponen figuratif, ciri sintaksis/tata bahasa, serta komponen enunsiatif dari tanda-tanda yang tertanam dalam mantra budaya Sunda, khususnya Asihan Leugeut Teuerup. Metode deskriptif kualitatif diterapkan untuk mengungkap makna dan interpretasi yang disajikan dalam mantra tersebut. Studi ini menemukan bahwa: (1) rujukan tanda, yang dikenal sebagai komponen figuratifnya, terbagi ke dalam lima isotopi yang mengandung konotasi budaya spesifik; (2) mantra tersebut juga lebih disukai dicirikan oleh struktur nominatif daripada predikatif; struktur sintaksisnya didominasi oleh modus imperatif dan kecap anteuran (kata verbal inkoatif antisipatif); serta (3) cara mantra dinarasikan adalah melalui protagonis orang pertama dan diegetik, yang berarti pelaku adalah narator itu sendiri. Temuan menunjukkan bahwa tanda-tanda yang disajikan dalam mantra memberikan wawasan sugestif melalui komponen-komponen yang berkaitan erat dengan aktivitas harian dan berulang pengguna. Wawasan sugestif ini dapat diinterpretasikan sebagai cara pengguna memahami makna dari tanda-tanda tersebut. © 2024 oleh penulis.

    Kata Kunci Penulis
    Analisis Semiotik; Komponen Figuratif; Konotasi Budaya; Mantra Budaya Sunda; Tanda

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85195375122?

  • Analisis Semiotik Mantra Budaya Sunda: 

    Analisis Semiotik Mantra Budaya Sunda: 

    Menjelajahi Tingkat Wacana dan Konotasi Budayanya

    Penulis: Tatan Tawami; Lia Maulia Indrayani; Cece Sobarna; Susi Yuliawati
    DOI: 10.36923/jicc.v24i2.515

    Abstrak
    Penelitian ini menyajikan analisis semiotik dengan fokus pada tingkat wacana. Penelitian ini menginvestigasi komponen figuratif, ciri sintaksis/tata bahasa, serta komponen enunsiatif dari tanda-tanda yang tertanam dalam mantra budaya Sunda, khususnya Asihan Leugeut Teuerup. Metode deskriptif kualitatif diterapkan untuk mengungkap makna dan interpretasi yang disajikan dalam mantra tersebut. Studi ini menemukan bahwa: (1) rujukan tanda, yang dikenal sebagai komponen figuratifnya, terbagi ke dalam lima isotopi yang mengandung konotasi budaya spesifik; (2) mantra tersebut juga lebih disukai dicirikan oleh struktur nominatif daripada predikatif; struktur sintaksisnya didominasi oleh modus imperatif dan kecap anteuran (kata verbal inkoatif antisipatif); serta (3) cara mantra dinarasikan adalah melalui protagonis orang pertama dan diegetik, yang berarti pelaku adalah narator itu sendiri. Temuan menunjukkan bahwa tanda-tanda yang disajikan dalam mantra memberikan wawasan sugestif melalui komponen-komponen yang berkaitan erat dengan aktivitas harian dan berulang pengguna. Wawasan sugestif ini dapat diinterpretasikan sebagai cara pengguna memahami makna dari tanda-tanda tersebut. © 2024 oleh penulis.

    Kata Kunci Penulis
    Analisis Semiotik; Komponen Figuratif; Konotasi Budaya; Mantra Budaya Sunda; Tanda

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85195375122

  • Analisis Struktur Bahasa dan Implikasinya dalam Linguistik Modern: 

    Analisis Struktur Bahasa dan Implikasinya dalam Linguistik Modern: 

    Sebuah Kajian tentang Pemahaman dan Penerapan Konsep Linguistik Struktural

    Penulis: Juanda

    DOI: 10.36941/jesr-2024-0019

    Abstrak
    Linguistik struktural merupakan cabang linguistik yang menganalisis bahasa dari sudut pandang struktural. Kajian ini berfokus pada bagaimana bahasa terbentuk dan dikonstruksi, serta bagaimana bahasa dapat dipahami secara struktural. Penelitian ini menganalisis struktur bahasa dan implikasinya dalam linguistik modern, mengkaji pemahaman dan penerapan konsep-konsep linguistik struktural, serta mengidentifikasi bagaimana konsep-konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis bahasa. Saussure mengembangkan teori tentang bahasa sebagai sistem simbolis yang terorganisir. Ia menekankan bahwa bahasa merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Setelah Saussure, beberapa ahli bahasa lainnya juga mengembangkan konsep linguistik struktural. Linguistik Struktural telah berkembang menjadi salah satu cabang linguistik yang paling penting. Kontribusi Linguistik Struktural telah memberikan dampak besar pada berbagai bidang. Dengan menganalisis struktur bahasa, para ahli bahasa dapat memahami bagaimana bahasa berkembang dan bagaimana bahasa berinteraksi secara kultural dan sosial. Hal ini telah membantu para guru, penerjemah, dan ahli bahasa dalam mengembangkan bahasa serta meningkatkan kualitas pengajaran bahasa, penerjemahan, dan analisis. Penerapan Linguistik Struktural telah banyak membantu ahli bahasa dalam memahami bagaimana bahasa berkembang dan berubah. Teori ini telah membantu ahli bahasa untuk memahami bagaimana bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta bagaimana bahasa digunakan untuk mengungkapkan makna dalam konteks bahasa yang berbeda. © 2024 Juanda.

    Kata Kunci Penulis
    Struktur Bahasa; Linguistik Modern; Pragmatik; Linguistik Struktural

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85182754337

  • Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perubahan Sosial dan Politik di Indonesia

    Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perubahan Sosial dan Politik di Indonesia

    Yudi Rusfiana ; Dewi Kurniasih

    DOI: 10.29333/ejecs/2154

    Abstrak

    Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan sebagai pilar penting kemajuan masyarakat, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pemerintahan sekaligus mengadvokasi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Studi ini meneliti peran OMS dalam mempromosikan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan strategi OMS, interaksi dengan negara, dampak pada kebijakan, dan tantangan yang dihadapi KPP di Indonesia. OMS di Indonesia menggunakan beragam strategi advokasi, termasuk lobi, kampanye publik, mobilisasi akar rumput, dan pembangunan koalisi, untuk memajukan perubahan sosial dan politik. Mereka berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah untuk memengaruhi legislasi dan membentuk kebijakan. Meskipun menghadapi tantangan, KPP sangat penting dalam mempromosikan akuntabilitas pemerintah, transparansi, dan keterlibatan warga. Pengakuan akan peran penting KPP dalam mempromosikan tata kelola demokratis dan keadilan sosial dapat mendorong kolaborasi yang lebih besar antara masyarakat sipil, pemerintah, dan komunitas internasional. Studi ini memberikan kontribusi pada ilmu politik, ilmu sosial, dan studi pembangunan dengan menawarkan kajian komprehensif tentang peran organisasi masyarakat sipil (KSO) di Indonesia. Studi ini mengisi kesenjangan yang signifikan dalam literatur akademis dengan menganalisis secara sistematis strategi, interaksi, dampak, dan tantangan KSO, serta memberikan wawasan berharga untuk penelitian dan pengembangan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, studi ini menggarisbawahi pentingnya masyarakat sipil dalam mempromosikan tata kelola demokrasi dan perubahan sosial di negara-negara demokrasi berkembang. © 2024, Florida Gulf Coast University. Semua hak dilindungi undang-undang.

    Keywords: Organisasi Masyarakat Sipil; pemerintahan demokratis; keadilan sosial; kemajuan masyarakat

    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85205838905