Admin Website UNIKOM

Tag: universitas bertaraf internasional.

  • Perancangan Sistem Informasi Geografis untuk Rumah Tangga Tidak Layak Sebagai Pendukung Kebijakan

    Hardiyana B. ; Wibawa J.C.

    DOI: 10.1088/1757-899X/662/2/022103

    Abstrak

    Implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial di negara berkembang umumnya berfokus pada program pemberdayaan masyarakat miskin, yang lebih bernuansa dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Pemberdayaan dianggap tepat sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial saat ini. Pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip pemberdayaan dimaksudkan bahwa dalam penanganan masyarakat miskin harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian (UU Nomor 13 Tahun 2011). Pembangunan daerah memiliki dampak pada pembangunan nasional. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda utama dan prioritas pembangunan di Kecamatan Baleendah, khususnya Desa Rancamanyar. Salah satu program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Rancamanyar adalah Program Bantuan Perumahan untuk rumah-rumah tak layak huni. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni masih dianggap tidak merata. Dengan terbatasnya pengelolaan dan pengolahan data survei di daerah tersebut, hal ini menjadi salah satu faktor yang tidak membantu kebijakan yang ada. Dengan pembangunan sistem informasi geografis untuk rumah-rumah tak layak huni, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung dan membantu pengambilan keputusan bagi rumah-rumah tak layak huni adalah melakukan analisis geografis dan pemetaan rumah-rumah tak layak huni di Desa Rancamanyar, agar bantuan tidak salah sasaran. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Pengolahan data; Negara berkembang; Sistem informasi geografis; Rumah; Sistem informasi; Penggunaan informasi; Kebijakan publik; Perencanaan daerah; Daerah pedesaan

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Pemberdayaan masyarakat; Program pembangunan; Analisis geografis; Pembangunan nasional; Pendekatan partisipatif; Pengentasan kemiskinan; Pengurangan kemiskinan; Pembangunan regional

    Judul utama teknik

    Dampak ekonomi dan sosial


    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85075869118

  • Strategi Peningkatan Daya Beli di Jawa Barat, Indonesia

    Strategi Peningkatan Daya Beli di Jawa Barat, Indonesia

    Penulis: Eddy Soeryanto Soegoto

    DOI: 10.1166/asl.2016.6751

    Abstrak

    Makalah ini bertujuan untuk membahas strategi dan pembuatan peta jalan untuk meningkatkan daya beli dalam lingkup ekonomi di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Studi kasus dan kuesioner dilakukan di Kabupaten Bekasi menggunakan purposive sampling untuk sektor industri dan jasa. Variabel daya beli menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat relatif rendah (Rp 545.920,00/bulan). Strategi yang disarankan adalah pemberian subsidi untuk UKM, pelatihan/pembinaan keterampilan kewirausahaan, program dan peningkatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pembuatan peta jalan harus dimulai dari pengembangan komoditas unggulan dan ketersediaan infrastruktur. © 2016 American Scientific Publishers. Semua hak dilindungi undang-undang.

    Kata kunci penulis

    IPM (Indeks Pembangunan Manusia); Strategi peningkatan; Daya beli

    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/84985916125

  • Analisis Kebutuhan Sistem Informasi untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain selama Pandemi COVID-19

    Penulis: Mia Fitriwati; Sri Supatmi; Rani Puspita Dhaniawaty
    DOI: https://doi.org/10.37934/araset.34.2.264270

    Abstrak
    Layanan pendidikan anak usia dini pada kelompok bermain selama pandemi COVID-19 telah mengalami perubahan. Perubahan ini mencakup berbagai layanan seperti administrasi, penerimaan peserta didik baru, hingga proses pembelajaran tatap muka dan pertemuan jarak jauh. Hal ini tentu tidak mudah jika kelompok bermain memahami bagaimana kebutuhan akan suatu sistem informasi. Kebutuhan sistem informasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dari berbagai bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini pada kelompok bermain. Dalam penelitian ini, kami akan membahas analisis kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan metode analisis rantai nilai. Analisis menggunakan rantai nilai pada lima aktivitas utama dan empat aktivitas pendukung. Aktivitas-aktivitas ini akan membahas kebutuhan sistem informasi pendidikan anak usia dini pada kelompok bermain yang terdiri dari manajemen dan pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem informasi khususnya pemanfaatan teknologi yang akan digunakan, serta bagaimana penggunaan sistem informasi ini akan diterapkan dalam memahami pihak internal dan eksternal yang akan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana. Hasil analisis rantai nilai ini akan dijadikan panduan dalam menentukan kebutuhan sistem informasi dengan menyesuaikan layanan pendidikan anak usia dini pada kelompok bermain berdasarkan tingkat manajemen yang dimiliki oleh masing-masing kelompok bermain.

    Kata Kunci
    Sistem Informasi, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain, Pandemi Covid-19

    Artikel ini dapat diakses di https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/applied_sciences_eng_tech/article/view/2311

  • Direktorat Kemahasiswaan UNIKOM Gelar Rapat Koordinasi Perkuat Sinergi Ormawa dan Pembina

    Direktorat Kemahasiswaan UNIKOM Gelar Rapat Koordinasi Perkuat Sinergi Ormawa dan Pembina

    BANDUNG, UNIKOM – Selasa, 10 Februari 2026, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kemahasiswaan, bertempat di Ruang 4310 Kampus I UNIKOM. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua sesi dan bertujuan sebagai upaya memperkuat tata kelola Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sekaligus menyelaraskan program kerja tahun kepengurusan 2025/2026.

    Rapat sesi pertama dihadiri oleh para Dosen Pembina Kemahasiswaan dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selanjutnya, pada sesi kedua, rapat dilanjutkan bersama para Ketua Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), meliputi Ketua BLM, BEM, HIMA, serta UKM periode 2025-2026.

    Kegiatan rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis bagi Direktorat Kemahasiswaan dalam menyampaikan informasi terkait agenda kegiatan ORMAWA yang akan berlangsung sepanjang tahun, sebagai penegasan kembali mekanisme administrasi organisasi. Beberapa hal yang dibahas antara lain prosedur peminjaman ruangan, pengajuan dana kegiatan, tata kelola surat-menyurat, serta perizinan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus.

    Tidak hanya bersifat informatif, kegiatan tersebut juga menghadirkan sesi diskusi dan berbagi pandangan antara para Dosen Pembina, Pembina UKM, dan pimpinan Direktorat Kemahasiswaan mengenai dinamika organisasi mahasiswa. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi ORMAWA sekaligus merumuskan solusi kolaboratif demi peningkatan kualitas pembinaan dan kinerja organisasi.

    Direktur Kemahasiswaan UNIKOM, Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D., dalam arahannya menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam berorganisasi. Ia menyampaikan bahwa setiap ORMAWA perlu memiliki program kerja tahunan yang jelas agar setiap kegiatan maupun kompetisi yang diikuti memiliki arah dan tujuan yang terukur.

    Menurutnya, masa mahasiswa merupakan momentum strategis untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai aktivitas positif, seperti kepanitiaan, kompetisi, pelatihan, dan program pengembangan diri lainnya. Seluruh aktivitas tersebut diharapkan dilaporkan melalui Sistem Penilaian Aktivitas Mahasiswa (SPAK) sebagai bagian dari rekam jejak pengembangan kompetensi yang akan menjadi salah satu syarat pendaftaran tugas akhir. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani mahasiswa, melainkan sebagai upaya institusi dalam mendorong pertumbuhan hard skills dan soft skills secara seimbang. Pembelajaran, menurutnya, tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.

    Di akhir kegiatan, Direktorat Kemahasiswaan berharap terjalin kolaborasi yang semakin solid antara Dosen Pembina dan ORMAWA, serta optimalisasi pemanfaatan dukungan dana dan waktu kepengurusan hingga akhir periode. Melalui sinergi yang terarah dan terencana, UNIKOM berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kemahasiswaan yang produktif, profesional, dan berdaya saing. (Direktorat Hms & Pro)