Tag: Tata Kelola TIK Daerah

  • Penataan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Menggunakan Model PeGI (Peringkat e-Governance Indonesia) untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah

    Penataan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Menggunakan Model PeGI (Peringkat e-Governance Indonesia) untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah

    Afrizal Y.

    DOI: 10.1088/1757-899X/407/1/012141

    Abstrak

    Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan. Implementasi aplikasi TIK diharapkan dapat mempermudah berbagai kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat dengan tujuan meningkatkan produktivitas sehingga kualitas kinerja pemerintahan dapat meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat dan internal pemerintahan. Banyak pemerintah daerah di Indonesia tidak memiliki acuan dalam perencanaan strategis dalam konteks TIK, sehingga para pemangku kepentingan kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan TIK. Dampak dari permasalahan ini juga mempengaruhi tingkat implementasi unit kerja daerah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pedoman untuk mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara tepat dan sesuai. Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintahan daerah merupakan produk penelitian ilmiah dengan model PeGI (Ranking of e-government Indonesia) sebagai model pengukuran sistem e-government. Model PeGI mengukur 5 (lima) dimensi sistem e-government: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Hasil akhir pengukuran akan digunakan sebagai rekomendasi dan kebijakan dalam penyusunan rencana induk TIK untuk mendukung proses dan pekerjaan manajemen pemerintahan daerah. Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang mampu menjembatani berbagai kebutuhan implementasi TIK di instansi. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Sistem komunikasi data; Pengambilan keputusan; Pengolahan data pemerintah; Telemedisin; Zonasi

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Pemerintahan daerah; Sistem e-government; Sistem pemerintahan; Kinerja pemerintah; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Teknologi informasi dan komunikasi; Model pengukuran; Penelitian ilmiah

    Judul utama teknik

    Kebijakan publik
    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85054838223