Admin Website UNIKOM

Tag: ojs

  • Aplikasi Sistem Informasi untuk Penjualan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet

    Aplikasi Sistem Informasi untuk Penjualan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet

    Nugraha P. ; Tawami T.

    DOI: 10.1088/1757-899X/879/1/012135

    Abstrak:

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem informasi dalam kegiatan jual beli hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penerapan teknologi aplikasi guna meningkatkan kualitas penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi P&R Plantation dapat menjadi media untuk meningkatkan kualitas transaksi penjualan dan pembelian di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Aplikasi ini juga dapat membantu pemberdayaan masyarakat. © Published under licence by IOP Publishing Ltd.


    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85091369376?

  • Aspek Hukum New Normal dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

    Musa Darwin Pane ; Diah Pudjiastuti

    Abstrak:
    Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran dan perkembangan pandemi Covid-19 saat ini telah membawa perubahan dalam berbagai sektor, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang difokuskan pada upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain mencakup program bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang cukup besar. Tindak pidana korupsi tersebut dapat terjadi dalam bentuk penggelapan dana bantuan, pengalihan anggaran, ketidakpatuhan terhadap persyaratan pemberian bantuan, dan lain sebagainya.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum new normal serta pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menelaah, menganalisis, dan menafsirkan aspek-aspek teoretis mengenai asas-asas hukum yang meliputi konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, serta sistem hukum yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi (pencegahan dan penegakan hukum) di Indonesia selama pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan new normal memerlukan adanya pembaruan hukum pidana. Pembaruan tersebut dapat berupa rekonstruksi dan reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, guna memulihkan keuangan negara secara akuntabel hingga pihak ketiga, atau melalui penerapan sanksi pemiskinan terhadap pelaku korupsi. © 2020, Universitas Padjadjaran. Hak cipta dilindungi undang-undang.

    Kata Kunci Penulis:
    korupsi; penegakan hukum; aspek hukum new normal

    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85137485224?

  • Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan di Badan Usaha Milik Desa

    Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan di Badan Usaha Milik Desa

    Firdaus D.W

    DOI: 10.1088/1757-899X/662/2/022107

    Abstrak

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi penjualan di Badan Usaha Milik Desa (BUM) Desa Satia, khususnya penjualan yang merupakan sumber pendapatan. Standar pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Indonesia untuk Badan Usaha Tanpa Pertanggungjawaban Publik (ETAP). Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode studi kualitatif deskriptif untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi penjualan di Badan Usaha Milik Desa menggunakan pendekatan Accelerated SAP (ASAP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi menggunakan Odoo Accounting. Sebelum mengimplementasikan ERP, penggunaan Odoo Accounting dapat membuat cetak biru untuk sistem informasi akuntansi penjualan di Badan Usaha Milik Desa, yang dapat disederhanakan dengan mengatur kustomisasi Modul Odoo, untuk membuat laporan keuangan. Pengembangan sistem informasi akuntansi penjualan diharapkan dapat membantu BUMI Desa Satia dalam melakukan transaksi dan pengambilan keputusan. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol bidang teknik

    Sistem informasi; Daerah pedesaan; Penjualan

    Istilah tidak terkontrol bidang teknik

    Sistem Informasi Akuntansi; Standar akuntansi; Pelaporan keuangan; Laporan keuangan; Pengambilan keputusan; Akuntabilitas publik; Studi kualitatif

    Judul utama bidang teknik

    Penggunaan informasi
    Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85075897524

  • Perancangan Sistem Informasi Geografis untuk Rumah Tangga Tidak Layak Sebagai Pendukung Kebijakan

    Hardiyana B. ; Wibawa J.C.

    DOI: 10.1088/1757-899X/662/2/022103

    Abstrak

    Implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial di negara berkembang umumnya berfokus pada program pemberdayaan masyarakat miskin, yang lebih bernuansa dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Pemberdayaan dianggap tepat sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial saat ini. Pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip pemberdayaan dimaksudkan bahwa dalam penanganan masyarakat miskin harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian (UU Nomor 13 Tahun 2011). Pembangunan daerah memiliki dampak pada pembangunan nasional. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda utama dan prioritas pembangunan di Kecamatan Baleendah, khususnya Desa Rancamanyar. Salah satu program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Rancamanyar adalah Program Bantuan Perumahan untuk rumah-rumah tak layak huni. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni masih dianggap tidak merata. Dengan terbatasnya pengelolaan dan pengolahan data survei di daerah tersebut, hal ini menjadi salah satu faktor yang tidak membantu kebijakan yang ada. Dengan pembangunan sistem informasi geografis untuk rumah-rumah tak layak huni, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung dan membantu pengambilan keputusan bagi rumah-rumah tak layak huni adalah melakukan analisis geografis dan pemetaan rumah-rumah tak layak huni di Desa Rancamanyar, agar bantuan tidak salah sasaran. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Pengolahan data; Negara berkembang; Sistem informasi geografis; Rumah; Sistem informasi; Penggunaan informasi; Kebijakan publik; Perencanaan daerah; Daerah pedesaan

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Pemberdayaan masyarakat; Program pembangunan; Analisis geografis; Pembangunan nasional; Pendekatan partisipatif; Pengentasan kemiskinan; Pengurangan kemiskinan; Pembangunan regional

    Judul utama teknik

    Dampak ekonomi dan sosial


    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85075869118

  • Masyarakat 5.0: Optimalisasi Sistem Sosioteknik dalam Pengurangan Kemiskinan

    Masyarakat 5.0: Optimalisasi Sistem Sosioteknik dalam Pengurangan Kemiskinan

    Gustiana I. ; Wahyuni ​​W. ; Hasti N.

    DOI: 10.1088/1757-899X/662/2/022019

    Abstrak

    Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang platform digital sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat dengan berbagai penyebab. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh multidimensi. Penyebab kemiskinan bukan hanya masalah ketidaksetaraan ekonomi tetapi juga disebabkan oleh masalah sosial, pendidikan, dan kurangnya akses komunikasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Sosioteknik (STS), analisis STS menggunakan 6 atribut, yaitu tujuan, manusia, bangunan/infrastruktur, teknologi, budaya, dan proses atau prosedur. Pendekatan ini (STS) menganalisis pendekatan berdasarkan masalah sosial dan masalah teknis. Hasil akhir studi ini menciptakan desain platform digital sebagai ruang publik untuk menangkap partisipasi masyarakat dalam rangka kepedulian dan keinginan untuk berbagi dengan masyarakat miskin dalam bentuk kelompok pelatihan kewirausahaan (UKM). Teknologi ini menjadi alat bantu dalam mendidik masyarakat, bukan saingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat 5.0. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Fisika zat terkondensasi; Teknik industri; Ilmu material

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Partisipasi masyarakat; Masalah kompleks; Platform digital; Ketidaksetaraan ekonomi; Multidimensi; Pengurangan kemiskinan; Masalah sosial; Sistem sosioteknik

    Judul utama teknik

    Teknik
    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85075861932

  • Menuju Masyarakat Cerdas: Studi tentang Arsitektur Sistem Multi-Saluran dan Berbasis Partisipasi Publik untuk Data Pencatatan Sipil dan Kependudukan di Indonesia

    Yusrila Kerlooza; Ageng Setiawan; Rudy Asrianto

    DOI: 10.1109/ICTSS.2018.8549956

    Abstrak

    Prosedur terkini untuk pembaruan data pencatatan sipil dan kependudukan di Indonesia memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah prosedur pelaporan yang hanya tertulis, diserahkan secara pribadi oleh orang yang membutuhkan kepada petugas pencatatan sipil. Dengan prosedur ini, keakuratan data yang terdapat dalam basis data SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) sangat bergantung pada kesadaran publik. Makalah ini membahas studi literatur tentang peraturan pemerintah saat ini dan penelitian sebelumnya di bidang prosedur pembaruan data pencatatan sipil dan kependudukan. Makalah ini juga mengusulkan prosedur pembaruan data SIAK baru yang melibatkan partisipasi aktif publik yang dapat dilakukan melalui arsitektur telekomunikasi multi-saluran. Arsitektur ini dirancang sebagai pelengkap prosedur pembaruan data resmi. Makalah ini juga mengungkapkan sejumlah aspek teknis penting yang muncul dan perlu dipertimbangkan dalam prosedur baru. © 2018 IEEE.

    Kata kunci: sistem registrasi sipil; sistem informasi; arsitektur multi-saluran; partisipasi publik

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Arsitektur; Arsitektur komputer; Sistem informasi; Penggunaan informasi; Administrasi publik

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Peraturan pemerintah; Studi literatur; Multi-saluran; Kesadaran publik; Partisipasi publik; Sistem registrasi; Arsitektur sistem; Aspek teknis

    Judul utama teknik

    Statistik populasi
    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85060109884

  • Penataan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Menggunakan Model PeGI (Peringkat e-Governance Indonesia) untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah

    Penataan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Menggunakan Model PeGI (Peringkat e-Governance Indonesia) untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah

    Afrizal Y.

    DOI: 10.1088/1757-899X/407/1/012141

    Abstrak

    Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan. Implementasi aplikasi TIK diharapkan dapat mempermudah berbagai kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat dengan tujuan meningkatkan produktivitas sehingga kualitas kinerja pemerintahan dapat meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat dan internal pemerintahan. Banyak pemerintah daerah di Indonesia tidak memiliki acuan dalam perencanaan strategis dalam konteks TIK, sehingga para pemangku kepentingan kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan TIK. Dampak dari permasalahan ini juga mempengaruhi tingkat implementasi unit kerja daerah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pedoman untuk mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara tepat dan sesuai. Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintahan daerah merupakan produk penelitian ilmiah dengan model PeGI (Ranking of e-government Indonesia) sebagai model pengukuran sistem e-government. Model PeGI mengukur 5 (lima) dimensi sistem e-government: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Hasil akhir pengukuran akan digunakan sebagai rekomendasi dan kebijakan dalam penyusunan rencana induk TIK untuk mendukung proses dan pekerjaan manajemen pemerintahan daerah. Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang mampu menjembatani berbagai kebutuhan implementasi TIK di instansi. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Sistem komunikasi data; Pengambilan keputusan; Pengolahan data pemerintah; Telemedisin; Zonasi

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Pemerintahan daerah; Sistem e-government; Sistem pemerintahan; Kinerja pemerintah; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Teknologi informasi dan komunikasi; Model pengukuran; Penelitian ilmiah

    Judul utama teknik

    Kebijakan publik
    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85054838223

  • Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pemantauan untuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

    Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pemantauan untuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

    Hasugian L.P. ; Rahayu T.M.

    DOI: 10.1088/1757-899X/407/1/012150

    Abstrak

    Masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlibat dalam tindak kriminalitas, baik sebagai korban maupun dalam penuntutan pidana saat bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam melindungi TKI belum dimaksimalkan. Upaya yang ada hanya berfokus pada hukum dan peraturan dan kurang dalam respons yang cepat dan tepat. Masalah-masalah ini idealnya dapat diminimalkan jika ada bentuk komunikasi berkelanjutan antara pekerja migran dan para pemangku kepentingan selama penempatan TKI. Penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi perlindungan TKI. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI perlu membuat laporan rutin melalui sistem informasi. Sistem kemudian memantau kondisi TKI dari waktu ke waktu untuk menilai situasi mereka dan memberi tahu pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya jika diperlukan tindakan. Melalui analisis sistem informasi ini, dikembangkan model sistem informasi pemantauan TKI yang menghubungkan setiap pemangku kepentingan. Diharapkan karya ini akan memberikan pemerintah model sistem informasi untuk membantu TKI bekerja dengan aman dan nyaman. TKI akan yakin bahwa mereka berada di bawah naungan pemerintah yang peduli. Oleh karena itu, berbagai masalah yang terjadi dapat ditangani secara serius, cepat, dan tepat. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.

    Kata kunci terindeks

    Istilah terkontrol teknik

    Sistem informasi; Penggunaan informasi

    Istilah tidak terkontrol teknik

    Penuntutan pidana; Warga negara Indonesia; Pekerja migran; Sistem informasi pemantauan; Informasi perlindungan; Analisis kebutuhan; Fokus penelitian; Analisis SWOT

    Judul utama teknik

    Pemantauan
    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85054817608

  • Desain Rencana Induk E-Government dengan Kerangka TOGAF

    Desain Rencana Induk E-Government dengan Kerangka TOGAF

    Ian Yosef Matheus Edward ; Wervyan Shalannanda ; Susmini Indriani Lestariningati ; Aldo Agusdian

    DOI: 10.1109/TSSA.2014.7065957

    Abstrak

    Makalah ini menyajikan cara mengimplementasikan Kerangka TOGAF untuk mendesain Rencana Induk E-Government. TOGAF biasanya digunakan untuk mendesain Aplikasi atau Sistem Informasi, dengan beberapa audit berbasis TOGAF dalam sejumlah kecil Rencana Induk. Tantangannya adalah menggunakan jenis atau versi TOGAF yang sesuai dan mencoba untuk tidak terjebak pada detail desain seolah-olah diimplementasikan pada desain Aplikasi atau Sistem Informasi. TOGAF ADM dipilih untuk memandu Desain Arsitektur Bisnis, Data, Sistem Informasi, dan Teknologi, sementara Metode yang Diusulkan diajukan untuk mencapai domain solusi. Metode yang diusulkan ini direncanakan untuk diajukan ke Organisasi Grup Terbuka sebagai pengayaan untuk Kontinum Perusahaan dalam Kerangka TOGAF. Metode yang Diusulkan untuk Desain Rencana Induk E-Government mencakup Domain Solusi, Rencana Migrasi, Tata Kelola Implementasi, dan Manajemen Perubahan. Metode ini berisi panduan solusi untuk domain tersebut termasuk artefak yang sesuai untuk solusi Rencana Induk E-Government. Studi Kasus dilakukan untuk Pemerintah Kota Payakumbuh, tantangan tambahannya adalah menafsirkan panduan non-TOGAF dari Pemerintah Pusat dan solusi yang efektif dan ekonomis yang dibutuhkan. Meskipun studi kasus dilakukan untuk pemerintah daerah, metode atau alat itu sendiri dibuat secara umum yang dapat disesuaikan sebagai alat untuk pemerintah pusat mana pun. © 2014 IEEE.

    Kata kunci:

    Arsitektur; Studi Kasus; E-Government; Panduan; Rencana Induk; Metode; TOGAF; Alat

    Kata kunci terindeks:

    Istilah terkontrol teknik:

    Arsitektur; Sistem informasi; Penggunaan informasi; Layanan telekomunikasi; Alat

    Istilah tidak terkontrol teknik:

    Pemerintah pusat; Aplikasi desain; Solusi ekonomi; Panduan; Rencana induk; Metode; Arsitektur teknologi; TOGAF

    Judul utama Teknik

    e-government
    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/84937239218

  • Proposal Kontinum Perusahaan TOGAF ADM untuk Solusi Spesifik Organisasi pada e-Government

    Proposal Kontinum Perusahaan TOGAF ADM untuk Solusi Spesifik Organisasi pada e-Government

    Ian Yosef Matheus Edward; Wervyan Shalannanda; Aldo Agusdian; Susmini Indriani Lestariningati

    DOI: 10.1109/ICEECS.2014.7045263

    Abstrak

    Makalah ini menyajikan proposal Kontinum Perusahaan TOGAF ADM untuk solusi spesifik organisasi. TOGAF mencakup konsep Kontinum Perusahaan, yang menetapkan konteks yang lebih luas bagi seorang arsitek dan menjelaskan bagaimana solusi generik dapat dimanfaatkan dan dikhususkan untuk mendukung persyaratan organisasi tertentu. Kontinum Perusahaan adalah pandangan dari Repositori Arsitektur yang menyediakan metode untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur dan solusi saat berkembang dari Arsitektur Dasar generik hingga Arsitektur Spesifik Organisasi. Kontinum Perusahaan terdiri dari dua konsep yang saling melengkapi: Kontinum Arsitektur dan Kontinum Solusi. Usulan Kontinum Perusahaan TOGAF ADM untuk Solusi Spesifik Organisasi pada e-Government ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan perusahaan. Kontinum Solusi mencakup fase Peluang dan Solusi, Rencana Migrasi, Tata Kelola Implementasi, dan Manajemen Perubahan. Metode ini berisi panduan solusi untuk domain tersebut termasuk artefak yang sesuai untuk Rencana Induk E-Government. © 2014 IEEE.

    Kata kunci penulis:

    Kontinum Perusahaan; Kontinum Solusi; TOGAF ADM

    Kata kunci terindeks:

    Istilah terkontrol teknik:

    Komputer

    Istilah tidak terkontrol teknik:

    Manajemen perubahan; E-government; Solusi generik; Rencana induk

    Judul utama teknik:

    Pengolahan data pemerintah

    Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/84949925165