Yudi Rusfiana ; Dewi Kurniasih
DOI: 10.29333/ejecs/2154
Abstrak:
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan sebagai pilar penting kemajuan masyarakat, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pemerintahan sekaligus mengadvokasi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Studi ini meneliti peran OMS dalam mempromosikan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan strategi OMS, interaksi dengan negara, dampak pada kebijakan, dan tantangan yang dihadapi KPP di Indonesia. OMS di Indonesia menggunakan beragam strategi advokasi, termasuk lobi, kampanye publik, mobilisasi akar rumput, dan pembangunan koalisi, untuk memajukan perubahan sosial dan politik. Mereka berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah untuk memengaruhi legislasi dan membentuk kebijakan. Meskipun menghadapi tantangan, KPP sangat penting dalam mempromosikan akuntabilitas pemerintah, transparansi, dan keterlibatan warga. Pengakuan akan peran penting KPP dalam mempromosikan tata kelola demokratis dan keadilan sosial dapat mendorong kolaborasi yang lebih besar antara masyarakat sipil, pemerintah, dan komunitas internasional. Studi ini memberikan kontribusi pada ilmu politik, ilmu sosial, dan studi pembangunan dengan menawarkan kajian komprehensif tentang peran organisasi masyarakat sipil (KSO) di Indonesia. Studi ini mengisi kesenjangan yang signifikan dalam literatur akademis dengan menganalisis secara sistematis strategi, interaksi, dampak, dan tantangan KSO, serta memberikan wawasan berharga untuk penelitian dan pengembangan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, studi ini menggarisbawahi pentingnya masyarakat sipil dalam mempromosikan tata kelola demokrasi dan perubahan sosial di negara-negara demokrasi berkembang. © 2024, Florida Gulf Coast University. Semua hak dilindungi undang-undang.
Keywords: Organisasi Masyarakat Sipil; pemerintahan demokratis; keadilan sosial; kemajuan masyarakat
Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85205838905
