Penulis: L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Wahyudi, Loso Judijanto, Abidah Abdul Ghafar
DOI: 10.15294/lslr.v9i2.28259
Abstrak
Perkembangan pesat teknologi digital telah memungkinkan bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual anak, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui platform live streaming. Fenomena ini menunjukkan tidak hanya peningkatan kerentanan anak-anak di dunia maya tetapi juga keterbatasan kerangka hukum nasional dalam menangani pola kejahatan yang ditandai dengan anonimitas dan transaksi keuangan online. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan normatif dan yuridis empiris untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kasus pelecehan online di Indonesia. Komponen normatif menganalisis ketentuan undang-undang, undang-undang perlindungan anak, dan peraturan platform digital untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk anak-anak. Komponen empiris melengkapi hal ini dengan mengumpulkan wawasan langsung melalui wawancara semi-terstruktur dengan petugas penegak hukum, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), operator platform digital, dan pendamping korban. Integrasi pendekatan ini mengungkapkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, khususnya mengenai kendala kelembagaan, mekanisme pelaporan, dan tantangan sosio-teknis yang dihadapi dalam penanganan kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelecehan seksual melalui siaran langsung melibatkan manipulasi psikologis kompleks yang difasilitasi oleh fitur platform yang memungkinkan pelaku untuk menjaga anonimitas. Regulasi saat ini tidak secara eksplisit mengakui pelecehan seksual daring sebagai tindak pidana tersendiri, dan juga tidak secara memadai membahas transaksi elektronik anonim yang umum digunakan dalam kejahatan ini. Putusan pengadilan juga menggambarkan inkonsistensi dalam penerapan hukum karena tidak adanya norma khusus yang mengatur pelecehan seksual berbasis teknologi. Temuan ini menyoroti urgensi untuk merumuskan kembali kebijakan hukum nasional dengan memperkenalkan norma pidana eksplisit tentang pelecehan seksual digital, memperkuat hukuman untuk kejahatan seksual berbasis media daring, dan mengatur transaksi daring anonim. Penelitian ini selanjutnya merekomendasikan peningkatan peran lembaga keuangan digital dan platform teknologi dalam mekanisme pencegahan, pemantauan, dan pelaporan. Selain itu, pendidikan berbasis komunitas dan intervensi pencegahan sangat penting untuk melengkapi upaya penegakan hukum dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. © 2024 Penulis.
Kata kunci penulis
Transaksi Anonim; Celah Hukum; Siaran Langsung; Pelecehan Seksual
Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/105028106228
