Hasugian L.P. ; Rahayu T.M.
DOI: 10.1088/1757-899X/407/1/012150
Abstrak
Masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlibat dalam tindak kriminalitas, baik sebagai korban maupun dalam penuntutan pidana saat bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam melindungi TKI belum dimaksimalkan. Upaya yang ada hanya berfokus pada hukum dan peraturan dan kurang dalam respons yang cepat dan tepat. Masalah-masalah ini idealnya dapat diminimalkan jika ada bentuk komunikasi berkelanjutan antara pekerja migran dan para pemangku kepentingan selama penempatan TKI. Penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi perlindungan TKI. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI perlu membuat laporan rutin melalui sistem informasi. Sistem kemudian memantau kondisi TKI dari waktu ke waktu untuk menilai situasi mereka dan memberi tahu pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya jika diperlukan tindakan. Melalui analisis sistem informasi ini, dikembangkan model sistem informasi pemantauan TKI yang menghubungkan setiap pemangku kepentingan. Diharapkan karya ini akan memberikan pemerintah model sistem informasi untuk membantu TKI bekerja dengan aman dan nyaman. TKI akan yakin bahwa mereka berada di bawah naungan pemerintah yang peduli. Oleh karena itu, berbagai masalah yang terjadi dapat ditangani secara serius, cepat, dan tepat. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.
Kata kunci terindeks
Istilah terkontrol teknik
Sistem informasi; Penggunaan informasi
Istilah tidak terkontrol teknik
Penuntutan pidana; Warga negara Indonesia; Pekerja migran; Sistem informasi pemantauan; Informasi perlindungan; Analisis kebutuhan; Fokus penelitian; Analisis SWOT
Judul utama teknik
Pemantauan
Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85054817608
