Admin Website UNIKOM

Tag: Ilmu Pemerintahan

  • Mahasiswa Unikom Ikuti KKN Kebangsaan XIII 2025 di Universitas Hasanuddin Makassar, Tunjukan Aksi Nyata untuk Negeri

    Mahasiswa Unikom Ikuti KKN Kebangsaan XIII 2025 di Universitas Hasanuddin Makassar, Tunjukan Aksi Nyata untuk Negeri

    BANDUNG, UNIKOM — Dua mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Muhammad Edwin dan Muhammad Raihan Hannafi, terpilih mewakili kampus dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan XIII Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 1–30 Juli 2025 di Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Program bergengsi ini diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagai tuan rumah penyelenggara tahun ini.

    KKN Kebangsaan merupakan salah satu program unggulan dari Simbelmawa Ditjen Dikti yang bertujuan membentuk mahasiswa unggul, berkarakter, menguasai IPTEK, dan siap berkontribusi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Mengangkat tema “Wisata Budaya Warisan Dunia sebagai Aksi Kebangsaan: Kampus Berdampak dan Mengabdi untuk Negeri,” kegiatan ini tidak hanya fokus pada pengabdian, tetapi juga mempererat jejaring antar mahasiswa lintas perguruan tinggi dan daerah.

    Menurut Assoc. Prof. Nia Karniawati, S.IP., M.Si, selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan UNIKOM, menyampaikan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam program ini sangat penting untuk memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. “Setelah lulus, mahasiswa akan kembali ke masyarakat. Maka, pengabdian ini menjadi bentuk nyata dari pengamalan ilmu dan karakter mereka. Ke depan, kami berharap program ini bisa sepenuhnya didanai pemerintah agar mahasiswa dapat lebih fokus menjalankan program kerja,” ungkapnya.

    Sementara itu, Dr. Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si. selaku dosen pendamping UNIKOM dalam KKN Kebangsaan ini menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan pada 2 Juli 2025 di Hutan Pendidikan UNHAS, dilanjutkan dengan pelaksanaan program kerja di masyarakat, dan akan ditutup secara resmi pada akhir Juli.

    Kegiatan KKN ini melibatkan mahasiswa dari 99 universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Para peserta tidak hanya tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, tetapi juga menjalankan berbagai kegiatan pengabdian seperti, Pelestarian dan edukasi budaya lokal, Pengembangan dan promosi desa wisata, Pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM, serta Konservasi lingkungan.

    Adapun tujuan utama dari KKN Kebangsaan ini meliputi, Menumbuhkan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara, Membangun jejaring mahasiswa untuk memperkuat persatuan bangsa, Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, Mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial mahasiswa. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Fadli Zon, serta motivator dan akademisi ternama Dr. H. Das’ad Latif, yang turut menjadi narasumber dalam sesi pembekalan mahasiswa.

    Melalui pelaksanaan KKN Kebangsaan XIII ini, mahasiswa UNIKOM telah menunjukkan komitmennya dalam menjadikan ilmu sebagai jalan pengabdian dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Program ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Direktorat Hms & Pro)

  • Mahasiswa UNIKOM Terpilih Menjadi Peserta Terbaik di Forum Parlemen Kampus DPR RI

    Mahasiswa UNIKOM Terpilih Menjadi Peserta Terbaik di Forum Parlemen Kampus DPR RI

    Mahasiswa UNIKOM Terpilih Menjadi Peserta Terbaik di Forum Parlemen Kampus DPR RI

    BANDUNG, UNIKOM – Mahasiswa perwakilan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 4 (2023), Fahmi Saeful Bahri Sudrajat, terpilih sebagai peserta terbaik dalam kegiatan Parlemen Kampus 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada 16–17 April lalu di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Kegiatan ini merupakan simulasi parlemen yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, khususnya pada bagian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 88 dan 120 yang membahas kurikulum pendidikan tinggi serta tanggung jawab pendanaan pendidikan.

    Dalam forum tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI), Hetifah Sjaifudin (Ketua Komisi X DPR RI), serta pejabat tinggi dari Setjen DPR RI dan akademisi ternama, antara lain Cecep Darmawan (Guru Besar UPI) dan Susi Dwi Harijati (Guru Besar Hukum Tata Negara UNPAD).

    Fahmi terpilih sebagai peserta terbaik berkat kontribusinya yang aktif dalam menyampaikan gagasan kritis, solutif, dan relevan dengan tema yang diangkat. Ia juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang unggul serta memberikan pandangan inovatif mengenai pentingnya sistem pendidikan yang inklusif di Indonesia.

    Proses seleksi untuk mengikuti kegiatan ini dilakukan secara terbuka melalui pengisian Google Form, di mana para calon peserta diminta untuk menguraikan gagasan mereka terkait tema kegiatan serta menyertakan Curiculum Vitae (CV) sebagai bahan pertimbangan. Setelah melalui proses seleksi administratif dan penilaian substansi, Fahmi dinyatakan lolos mewakili UNIKOM.

    Fahmi menyampaikan bahwa pihak kampus turut berkontribusi pada kegiatan ini “Dukungan dari kampus dan program studi sangat berarti bagi saya. Mereka membantu proses administrasi, memberikan motivasi, dan ruang untuk berkembang,” ujar Fahmi.

    Ia berharap kegiatan Parlemen Kampus ini dapat terus digelar secara rutin dan menjangkau lebih banyak mahasiswa dari berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya memperluas wawasan dan jaringan, tapi juga membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli, kritis, dan aktif dalam proses demokrasi, khususnya di bidang pendidikan “Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi mahasiswa lainnya untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut terlibat dalam membentuk masa depan bangsa,” tutup Fahmi.

    Kegiatan Parlemen Kampus tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak mahasiswa dari berbagai daerah. Diharapkan pula forum ini menjadi wadah yang efektif dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli, kritis, dan aktif terhadap isu-isu kebangsaan, khususnya di bidang pendidikan. (Direktorat Hms & Pro)

  • Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom Gelar Forum Grup Discussion (FGD) Bahas Kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

    Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom Gelar Forum Grup Discussion (FGD) Bahas Kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

    Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom Gelar Forum Grup Discussion (FGD) Bahas Kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

    BANDUNG, UNIKOM – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren” pada hari Selasa, 11 Februari 2025 di Auditorium Miracle, lantai 4 kampus lama. Acara ini dihadiri oleh akademisi, praktisi, serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Fokus pembahasan dalam FGD mengenai kebijakan fasilitas penyelenggaraan pesantren, dikarenakan pesantren mengalami transformasi dari lembaga pendidikan Islam tradisional menjadi institusi yang lebih modern, beradaptasi dengan berbagai bahasa dan pendekatan pembelajaran. Saat ini, pesantren menghadapi dinamika kebijakan yang berusaha mengakomodasi kebutuhan modernisasi dan pengakuan legal, seperti yang tercermin dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Efektivitas kebijakan fasilitasi pesantren diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan, dampak terhadap target populasi, serta kesesuaian antara rencana dan hasil implementasi.

    Tatik Rohmawati, S.IP., M.Si., selaku Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan laporannya bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pendidikan karakter dan akhlak. Seiring dengan perkembangan zaman serta tantangan yang dihadapi, maka diperlukan kebijakan untuk keberlangsungan penyelenggaraan pesantren. Oleh karena itu, melalui kegiatan FGD ini, dapat berbagi aspek kebijakan fasilitasi pesantren agar dapat lebih optimal dalam menjalankan peran nantinya ditengah masyarakat.

    Pada kegiatan FGD tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIKOM, Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si., secara resmi membuka acara.Assoc. Prof. Dewi menyampaikan bahwa “Kegiatan ini menjadi salah satu program kerja di Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIKOM. Topik terkait kebijakan penyelenggaraan pesantren sangat tepat dipilih dan mudah-mudahan melalui kegiatan FGD ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua” Ujar Assoc. Prof. Dewi

    Sebagai pengantar diskusi yang dihadiri keynote speakers terkemuka, diantaranya: 1). Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., S.A.P., M.Hum. (Guru Besar Ilmu Pemerintahan UNPAD sekaligus Ketua Promotor), 2). Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. (Guru Besar Ilmu Pemerintahan UNPAD sekaligus Anggota Promotor), 3). Dra. Mudiyati Rahmatunissa, M.A., Ph.D. (Ketua Program Studi Ilmu Politik UNPAD sekaligus Anggota Promotor). 4). H. Ade Wawan, S.Pd. (Anggota DPRD KBB). 5). Drs. H. Tedi Ahmad J., M.Si. (Kepala Kemenag KBB). 6). Hasanudin, S.Pd., MM. (Kabag Kesra Bandung Barat). 7). Dr. H. Agus HD. Idris, S.Ag., MM. (Sekretaris MUI KBB & Kepala Sekolah Ponpes Darul Falah). 8). Dr. Achmad Sodik Sudrajad, SH., MH. (Wakil Direktur STIA LAN Bandung). KH. Ari Gumanti, M.Pd. (Ketua Yayasan Ponpes P3SB).

    Dipandu oleh moderator Tatik Rohmawati, S.IP., M.Si., diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai perspektif mengenai kebijakan penyelenggaraan pesantren, tantangan fasilitas, serta solusi konkret yang dapat diterapkan di daerah Bandung Barat. Setelah sesi keynote speakers, dilakukan penyerahan sertifikat serta suvenir kepada para narasumber dan peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi, diikuti dengan sesi dokumentasi.

    Sebagai penutup kegiatan diskusi yang dihadiri oleh berbagai kalangan yang peduli terhadap pengembangan pesantren di tanah air. hasil diskusi dirangkum dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan. Dengan adanya FGD ini, diharapkan kebijakan terkait fasilitas pesantren dapat semakin optimal guna mendukung perkembangan pendidikan keagamaan di Indonesia. (Direktorat Hms & Pro)