Hardiyana B. ; Wibawa J.C.
DOI: 10.1088/1757-899X/662/2/022103
Abstrak:
Implementasi program pengembangan kesejahteraan sosial di negara berkembang umumnya berfokus pada program pemberdayaan masyarakat miskin, yang lebih bernuansa dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Pemberdayaan dianggap sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam pengembangan kesejahteraan sosial saat ini. Pengembangan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip pemberdayaan dimaksudkan bahwa dalam penanganan masyarakat miskin harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian (UU Nomor 13 Tahun 2011). Pembangunan daerah memiliki dampak pada pembangunan nasional. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda utama dan prioritas pembangunan di Kecamatan Baleendah, khususnya Desa Rancamanyar. Salah satu program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Rancamanyar adalah Program Bantuan Perumahan bagi rumah-rumah tak layak huni. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni masih dianggap tidak merata. Dengan terbatasnya pengelolaan dan pengolahan data survei di daerah, hal ini menjadi salah satu faktor yang tidak membantu kebijakan yang ada. Dengan pembangunan sistem informasi geografis untuk rumah-rumah tak layak huni, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung dan membantu pengambilan keputusan terkait rumah-rumah tak layak huni adalah melakukan analisis geografis dan pemetaan rumah-rumah tak layak huni di Desa Rancamanyar, agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. © Diterbitkan di bawah lisensi oleh IOP Publishing Ltd.
Artikel ini dapat diakses di: https://www.scopus.com/pages/publications/85075869118
